Rakyat Honduras telah menggunakan hak pilihnya. Mereka menghadapi momen politik yang krusial. Pemilu umum ini berlangsung dengan sangat tegang. Pasalnya, ancaman dari Presiden AS Donald Trump memayungi proses demokrasi ini. Trump secara terbuka mengancam akan memotong bantuan AS. Ancaman ini menjadi sorotan utama internasional. Kondisi ini menambah kompleksitas peta politik di negara Amerika Tengah tersebut.
Kandidat Utama dan Dukungan Kontroversial
Ada lima kandidat presiden dalam pemilu Honduras. Namun, persaingan sesungguhnya hanya melibatkan tiga nama. Mereka adalah Rixi Moncada dari partai kiri Libre. Selanjutnya ada Salvador Nasralla dari partai tengah Liberal. Terakhir, ada Nasry “Tito” Asfura dari partai kanan National. Trump secara gamblang memberikan dukungannya kepada Asfura. Ia bahkan mengaitkan bantuan keuangan dengan kemenangan kandidat ini.
Di sisi lain, jajak pendapat terakhir menunjukkan keunggulan bagi Nasralla. Proses pemungutan suara berjalan damai. Hanya ada sedikit laporan mengenai pelanggaran kecil. Beberapa tempat pemungutan suara memperpanjang waktu. Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi antrean panjang pemilih. Namun, sebagian besar rakyat Honduras dapat memberikan suara dengan lancar.
Partai-partai besar menyatakan akan menghormati hasil pemilihan. Meski begitu, partai Libre yang berkuasa memiliki syarat. Mereka hanya akan menerima hasil hitungan suara kertas final. Partai ini menolak keputusan berdasarkan hasil sementara. Presiden Honduras hanya bisa menjabat satu periode. Oleh karena itu, Presiden Xiomara Castro tidak bisa ikut serta. Ia mendukung Rixi Moncada sebagai penggantinya. Moncada, seorang pengacara berusia 60 tahun, berjanji melindungi kekayaan alam. Ia juga berkomitmen memerangi korupsi dalam segala bentuknya.
Menanggapi intervensi AS, Moncada menuding Trump. Ia menyebut dukungan Trump kepada Asfura sebagai “intervensi total”. Tudungan ini semakin memanaskan suasana politik. Trump sebelumnya menyatakan AS akan “sangat mendukung” jika Asfura menang. Namun, ancaman mengintai jika kandidat ini kalah. “Jika dia tidak menang, AS tidak akan membuang uang baik untuk hal yang buruk,” tulis Trump. Ia menambahkan, “pemimpin yang salah hanya akan membawa hasil bencana.”
Bantuan AS dan Tarik-Ulur Kebijakan
Ancaman Trump memiliki bobot yang signifikan. AS merupakan salah satu donor terbesar bagi Honduras. Berdasarkan data dari situs Kementerian Luar Negeri AS, bantuan tahun lalu mencapai lebih dari $193 juta. Meskipun ada pemotongan, tahun ini masih mengucurkan lebih dari $102 juta. Administrasi Trump bahkan telah memotong dana bantuan. Pemotongan sebesar $167 juta untuk tahun 2024 dan 2025 telah dilaporkan.
Dalam unggahan lain, Trump menyebut Asfura sebagai mitra. Ia mengklaim mereka bisa “bekerja sama melawan Narkokomunis”. Pernyataan ini terkait dengan isu perdagangan narkoba. Asfura sendiri berjanji membawa “perkembangan dan peluang bagi semua”. Ia juga menjanjikan investasi asing dan domestik. Tujuannya adalah menciptakan lapangan kerja.
Namun, partai Asfura, National, tercoreng oleh skandal. Tuduhan korupsi mengitari partai ini dalam beberapa tahun terakhir. Pemimpin partai dan mantan presiden, Juan Orlando Hernández, divonis penjara. Ia mendekam di penjara AS selama 45 tahun. Vonis ini terkait kasus penyelundupan narkoba dan senjata. Ironisnya, Trump kini ingin membatalkan vonis tersebut. Asfura berusaha menjaga jarak dari Hernández. Ia mengaku tidak memiliki ikatan dengan mantan presiden itu.
Tantangan dan Ketegangan Pasca-Pemungutan Suara
Saat ini, Salvador Nasralla memimpin dalam sejumlah survei. Pria berusia 72 tahun ini merupakan kandidat untuk keempat kalinya. Ia menuding kemenangannya pada 2017 dicuri melalui “kecurangan pemilu”. Tuduhan ini tidak pernah terbukti. Meski begitu, klaim ini memicu protes massal di seluruh negeri.
Nasralla berjanji fokus pada “ekonomi terbuka”. Ia juga berkomitmen menciptakan lapangan kerja. Selain itu, ia akan memutus hubungan dengan China dan Venezuela jika menang. Kebijakan ini sejalan dengan ketegangan AS-Venezuela. AS baru-baru ini meningkatkan kehadiran militernya di wilayah tersebut. Bahkan, Trump menyatakan ruang udara Venezuela harus ditutup.
Di luar pengaruh AS, pemilih memiliki pertanyaan mendasar. Apakah pemungutan suara akan berjalan lancar? Akankah partai berkuasa menerima kekalahan? Yang paling krusial, apakah angkatan bersenjata akan netral? Tuduhan kecurangan pemilu telah menabur kecurigaan. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan kerusuhan pasca-pemilu.
Akibatnya, Presiden Dewan Pemilihan Nasional, Ana Paola Hall, mengeluarkan peringatan. Ia meminta semua pihak untuk “tidak meniupkan api konfrontasi atau kekerasan”. Kini, seluruh rakyat Honduras menunggu hasil resmi dengan penuh harapan dan kecemasan. Masa depan negara ini berada di titik balik yang menentukan.